Pilgub Jatim 2018

Haruskah Pejabat Menteri Mundur Ketika Ikut Pilkada?

Home / Berita / Haruskah Pejabat Menteri Mundur Ketika Ikut Pilkada?
Haruskah Pejabat Menteri Mundur Ketika Ikut Pilkada? Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. (FOTO: Detik)

TIMESKEDIRI, JAKARTA – KPU tidak punya wewenang untuk memutuskan seorang pejabat menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dia memutuskan untuk mengukuti Pilkada.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, seorang pejabat menteri tidak masuk dalam kategori yang diharuskan mundur. Aturan tersebut menyebut bahwa yang harus mundur adalah pejabat negara. Dalam hal ini adalah anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polisi, PNS, Kepala Desa, pegawai BUMN dan BUMD. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017, juga tidak diatur seorang Menteri yang maju pilkada harus mundur.

“Enggak harus mundur,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di acara Media Gathering KPU RI, Yogyakarta, Jumat (24/11).

Akan halnya KH Ali Mustawa, pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syahlaniyah, Jrebeng, Krian, Sidoarjo. Dia menguslkan agar Menteri Khofifah jangan mundur dulu meski dia sudah mendeklarasikan untuk maju di Pilgub Jatim 2018.

“Kalau boleh usul, Bu Khofifah jangan mundur. Mengapa? Agar tetap bisa membantu presiden, apalagi sekarang ini musim bencana. Sekarang ini posisi Kementerian Sosial sangat ditunggu-tunggu masyarakat luas,” katanya di Krian, Sabtu (25/11) seperti dilansir duta.co.

Namun demikian, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, secara etik seorang menteri sebaiknya mundur dari jabatannya. Dan harus melaporkan ke Presiden bahwa dia ingin maju pilkada. Sebab, posisi menteri ditunjuk langsung oleh Presiden.

“Harusnya ya mundur kalau menteri ikut pilkada. Melaporkan kepada presiden. Misalnya, ‘Saya pengen jadi wali kota, mohon izin’, normatif saja saya kira,” katanya dalam laman pribadinya, tjahjokumolo.com.

Disamping itu, katanya, posisi menteri sebagai pembantu Presiden tak baik merangkap jabatan. Karena urusan pemerintahan tak bisa dijadikan sambilan.

“Jabatan menteri bukan sambilan yang bisa dirangkap-rangkap. Agar fokus kerja melaksanakan garis besar kebijakan pemerintah,” kata Tjahjo menanggapi kabar Menteri Sosial maju di Pilgub Jatim 2018.

Hal senada juga diungkap Wapres Jusuf Kalla. "Ya kalau sangat sibuk urusan itu, tentu mengurangi waktunya untuk kegiatan-kegiatan formal. Terkecuali kalau dia urus itu hanya Sabtu-Minggu, seperti biasalah, bisa," katanya di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (23/11). (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com