DPR Surati KPK Soal Alasan Ketidakhadiran Setya Novanto

Home / Berita / DPR Surati KPK Soal Alasan Ketidakhadiran Setya Novanto
DPR Surati KPK Soal Alasan Ketidakhadiran Setya Novanto Setya Novanto (FOTO: dok.DPR)

TIMESKEDIRI, JAKARTA – Setya Novanto kembali tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa menjadi saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP), Senin (6/11)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan ada lima alasan ketidakhadiran Setya Novanto kali ini. "Tadi pagi (6/11) KPK menerima surat yang tertulis dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Surat tersebut tertanggal 6 November 2017," katanya di Jakarta, Senin (6/11).

Adapun pokok isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat dari KPK telah diterima Setya Novanto pada 1 November 2017 untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus KTP-elektronik dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo bersama-sama dengan sejumlah pihak.

2. Dalam surat dicantumkan nama Setya Novanto, pekerjaan Ketua DPR RI, alamat, dan lain-lain.

3. Diuraikan ketentuan di Pasal 254 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur: "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Kemudian diuraikan amar putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015. (Poin 1 dan 2 (2.1, 2.2, dan 2.3)).

Ditegaskan juga berdasarkan Putusan MK tersebut, maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR itu.

4. Oleh karena dalam surat panggilan KPK ternyata belum disertakan Surat Persetujuan dari Presiden RI, maka dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang ada, pemanggilan terhadap Setya Novanto dalam jabatan sebagai Ketua DPR RI dapat dipenuhi syarat persetujuan tertulis dari Presiden RI terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku termasuk Penyidik KPK.

5. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka pemanggilan terhadap Setya Novanto sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.

Surat tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sebelumnya, Setya Novanto pada pada Senin (30/10) lalu juga tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. KPK telah menerima surat dari DPR RI yang ditandatangani oleh Setya Novanto terkait ketidakhadiran dalam pemeriksaan tersebut.

Surat itu juga menyebutkan, Setya Novanto tidak dapat hadir karena ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com