Walhi: Hentikan Kebijakan yang Tidak Pro-Lingkungan

Home / Berita / Walhi: Hentikan Kebijakan yang Tidak Pro-Lingkungan
Walhi: Hentikan Kebijakan yang Tidak Pro-Lingkungan Dari kiri ke kanan M, Nur (Direktur WALHI Aceh), Rudiansyah (Direktur WALHI Jambi), Ratno Budi (Direktur WALHI Babel), Hadi Jatmiko (Direktur WALHI Sumsel) dalam climate march di Bonn, Jerman. (FOTO: Istimewa)

TIMESKEDIRI, JAKARTA – Berbagai elemen dari organisasi masyarakat sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan lingkungan hidup melakukan climate march di Bonn, Jerman pada Sabtu (4/11/2017). Massa yang mencapai 25.000 orang, secara bersama-sama menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti batubara dan PLTU batubara yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan iklim. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dari berbagai daerah juga turut serta dalam aksi tersebut. Di antaranya WALHI Sumatera Selatan, WALHI Bangka Belitung, WALHI Jambi, dan WALHI Aceh.

Hadi Jatmiko, Direktur WALHI Sumatera Selatan mengatakan bahwa aksi tersebut bagian dari upaya mendesak pemimpin dunia untuk secara serius mengatasi perubahan iklim global. Sekaligus mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batubara. 

"Berbagai persoalan tambang batubara di Indonesia menjadi fakta yang tidak bisa ditutupi, yang berakibat pada penghancuran hutan dan wilayah kelola rakyat, pencemaran, krisis sosial budaya dan ekonomi, penghancuran sumber pangan, bencana ekologis, dan perubahan iklim," kata Hadi, Senin (6/11/2017)

Sementara itu Direktur WALHI Aceh M. Nur menerangkan bahwa partisipasi WALHI dalam aksi tersebut tidak terlepas dari permasalahan lingkungan yang ada di tanah air.

"Berbagai fakta buruk tambang batubara dan PLTU batubara dan krisis lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia juga terjadi di berbagai wilayah di dunia, sehingga solidaritas perjuangan dan penyatuan gerakan menjadi penting untuk dilakukan," tegasnya.

Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi juga ikut bersuara. Dia mendesak agar para pemimpin dunia, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan berbagai kebijakan yang merugikan lingkungan hidup dan mempercepat global warming. Krisis lingkungan dan perubahan iklim yang dirasakan di Indonesia tentu akan berdampak besar bagi rakyat, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Bangka Belitung.

"Termasuk dengan atas restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi," ujar Rudiansyah.

Pada akhirnya, lanjut Rudiansyah, WALHI sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat global mendesak agar dalam Conference of the Parties (COP23) yang berlangsung di Bonn, Jerman para pemimpin dunia dan khususnya pemerintah Indonesia secara serius membahas nasib bumi dan keselamatan manusia yang terancam dari dampak perubahan iklim.

"Yaitu dengan mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikan penggunaaan fossil fuel khususnya batubara yang kotor dan mematikan, jika mereka memiliki komitmen sebagaimana yang tertuang dalam Paris Agreement," imbuhnya. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com